The Constitution of Bosnia and Herzegovina

The Constitution of Bosnia and Herzegovina is the highest legal document of Bosnia and Herzegovina. The current Constitution is the Annex 4 of The General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina, also known as the Dayton Agreement, signed in Paris on 14 December 1995. The Constitution saw the end of war in Bosnia and Herzegovina, however it has seen a large amount of criticism. Under the supervision of international community, an "arrangement of amendments" (later called "April arrangement of amendments") to the Constitution, agreed upon by leading political parties, was proposed for adoption in the Parliamentary Assembly of Bosnia and Herzegovina in April 2006, but it failed to get the approval of two-thirds of members in the House of Representatives.

The undersigned personnel

Alija Izetbegovic
Franjo Tudjman
Slobodan Milosevic
Felipe Gonzalez
Bill Clinton
Helmut Kohl
John Major
Jacques Chirac
Viktor Chernomyrdin

Articles

Article I - on Bosnia and Herzegovina: Continuation, Democratic Principles, Composition, Movement of Goods, Capital, Symbols and Citizenship
Article II - on Human Rights and Fundamental Freedoms: Human Rights, International Standards, Enumeration of Rights, Non-Discrimination, Refugees and Displaced Persons, Implementation, International Agreements and Cooperation
Article III - on Responsibilities of and Relations Between the Institutions of Bosnia and Herzegovina and the Entities: Responsibilities of the Institutions of Bosnia and Herzegovina, Responsibilities of the Entities, Law and Responsibilities of the Entities and the Institutions, Coordination and Additional Responsibilities
Article IV - on Parliamentary Assembly: House of Peoples, House of Representatives, Procedures and Powers
Article V - on Presidency: Election and Term, Procedures, Powers, Council of Ministers and Standing Committee
Article VI - on Constitutional Court: Composition, Procedures, Jurisdiction and Decisions
Article VII - on Central Bank
Article VIII - on Finances
Article IX - on General Provisions
Article X - on Amendment Procedure
Article XI - on Transitional Arrangements
Article XII - on Entry into Force

Read more...

Brief History Line of Bosnia and Herzegovina

By Indira Salihovic, Zivinice, BiH

As the Ottoman Empire thrived and expanded into Central Europe, Bosnia was relieved of the pressures of being a frontier province and experienced a prolonged period of general welfare and prosperity. A number of cities, such as Sarajevo and Mostar, were established and grew into major regional centers of trade and urban culture. Within these cities, various Sultans and governors financed the construction of many important works of Bosnian architecture (such as the Stari most and Gazi Husrev-beg's Mosque).

Furthermore, numerous Bosnians played influential roles in the Ottoman Empire's cultural and political history during this time. Bosnian soldiers formed a large component of the Ottoman ranks in the battles of Mohács and Krbava field, two decisive military victories, while numerous other Bosnians rose through the ranks of the Ottoman military bureaucracy to occupy the highest positions of power in the Empire, including admirals, generals, and grand viziers.

By the late 17th century, however, the Ottoman Empire's military misfortunes caught up with the country, and the conclusion of the Great Turkish War with the Treaty of Karlowitz in 1699 once again made Bosnia the empire's westernmost province. Though an Austro-Hungarian occupying force quickly subjugated initial armed resistance upon take-over, tensions remained in certain parts of the country (particularly Herzegovina) and a mass emigration of predominantly Muslim dissidents occurred.

Although successful economically, Austro-Hungarian policy - which focused on advocating the ideal of a pluralist and multi-confessional Bosnian nation (largely favored by the Muslims) - failed to curb the rising tides of nationalism. The concept of Croat and Serb nationhood had already spread to Bosnia and Herzegovina's Catholics and Orthodox communities from neighboring Croatia and Serbia in the mid 19th century, and was too well-entrenched to allow for the wide-spread acceptance of a parallel idea of Bosnian nationhood. By the latter half of the 1910s, nationalism was an integral factor of Bosnian politics.

The political tensions caused by all this culminated on June 28, 1914, when Serb nationalist youth Gavrilo Princip assassinated the heir to the Austro-Hungarian throne, Archduke Franz Ferdinand, in Sarajevo; an event that proved to be the spark that set off World War I. Although 10% of the Bosniak population died serving in the armies or being killed by the various warring states, Bosnia and Herzegovina itself managed to escape the conflict relatively unscathed. Following World War I, Bosnia was incorporated into the South Slav kingdom of Serbs, Croats and Slovenes (soon renamed Yugoslavia).

Once the kingdom of Yugoslavia was conquered by Nazi forces in World War II, all of Bosnia was ceded to the Nazi-puppet state of Croatia. The Nazi rule over Bosnia led to widespread persecution. The Jewish population was nearly exterminated. Over a million Serbs died in Croat concentration camps. Many Serbs in the area took up arms and joined the Chetniks; a Serb nationalist and royalist resistance movement that both conducted guerrilla warfare against the Nazis but also committed numerous atrocities against chiefly Bosnian Muslim civilians in regions under their control. Consequently, several Bosnian Muslim paramilitary units joined the Axis powers(ustase) to counter their own persecution in the hands of the Serbs in Bosnia.

Read more...

Mahkamah Konstitusi Negara Rusia

Mahkamah Konstitusi di negara Uni Soviet merupakan puncak dari sistem peradilan negara, yang kemudian dilestarikan oleh Rusia. Seperti lembaga peradilan lainnya, mahkamah konstitusi memiliki tugas melindungi dan menginterpretasi konstitusi. Hal demikian dilakukan dengan mengatasi sengketa atas yurisdiksi politik (termasuk sengketa antara pemerintah federal) dan memastikan cabang-cabang legislatif dan eksekutif tunduk kepada konstitusi. MK negara Rusia memiliki 19 orang anggota yang dinominasikan untuk jabatan selama 12 tahun oleh Presiden dan disahkan oleh Dewan Federasi.

Tugas Mahkamah Konstitusi terbatas, terutama, karena MK tidak dilindungi oleh konstitusi yang kuat sehingga para anggotanya tidak dapat menentukan tempat/kedudukan yang tepat di dalam lembaga peradilan negara Rusia baru.

Selain MK, Rusia juga memiliki Mahkamah Agung. MA di Rusia menjadi mahkamah tertinggi yang menyelenggarakan pengadilan perdata, pidana, dan administrasi serta memiliki wewenang untuk mengawasi kegiatan-kegiatan pengadilan tingkat di bawahnya. Sementara itu Mahkamah Arbitrase Agung mengurusi masalah-masalah ekonomi, bisnis, dan konstitusi ini juga dilengkapi dengan sistem penuntutan tunggal dan tersentral.

Read more...

Constitutional Complaints di FYR Macedonia

Ketentuan dasar mahkamah konstitusi Republik Macedonia dan perlunya reformasi

Konstitusi Republik Macedonia memiliki ketetapan tersendiri tentang kedudukan mahkamah Konstitusi, berikut susunan, struktur, fungsi, dan kekebalan para hakimnya dan pengaruh hukum dan keputusannya. Berdasarkan pasal 113 Konstitusi negara tersebut, metode-metode cara kerja dan prosedur peradilan Konstitusi diatur dengan Rules of Procedure of the Court.

Di dalam peraturan tersebut, Mahkamah Konstitusi didefinisikan sebagai sebuah organ negara Republik Macedonia yang melindungi konstitutionalitas dan legalitas di dalam pemerintahan. Peradilan Konstitusi Republik Macedonia, sesuai dengan status konstitusional yang dimilikinya, tidak memiliki pembagian wilayah kekuasaan atau wewnang.

Perlindungan konstitusionalitas dan legalitas tidak mengandung arti pengecualian terhadap wewenang pemerintah, melainkan fungsi yang otonom dan independen. Pelaksanaan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi Republik Macedonia berada di luar hubungan-hubungan yang berlangsung antara fungsi legislatif dan fungsi eksekutif pemerintahan.

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu faktor kunci di dalam implementasi Konstitusi. Mahkamah ini berperan penting di dalam menelaah proses penciptaan dan memperkirakan hubungan antara pelaksana wewenang yang dijabarkan dalam konstitusi. Seperti halnya organ-organ konstitusi lainnya, organ ini merupakan sebuah organ konstitusional yang memiliki landasan dan pejabat pelaksana yang ditetapkan di dalam konstitusi. Kedudukan yang dimiliki oleh peradilan konstitusi ini memberikan jaminan bahwa kriteria bagi realisasi fungsi peradilan-konstitusi telah dilindungi agar tidak dipengaruhi oleh segala bentuk kekuasaan dan wewenang politik.

Mahkamah Konstitusi di Republik Macedonia tidak memiliki wewenang untuk bertindak atas keluhan-keluhan konstitusional yang dikemukakan oleh warga negara Macedonia mendasarkan keluhan tadi pada hak atau kebebasan yang dijamin secara konstitusional. Konstitusi Macedonia tidak melampaui wewenang seperti ini, atau dengan kata lain, memiliki jangkauan yang relatif terbatas untuk melindungi kebebasan dan hak asasi manusia dan warga di negara tersebut.

Berdasarkan pertimbangan terhadap pengalaman-pengalaman politik yang dialami oleh pemerintahan yang mendapatkan keluhan konstitusional di dalam sistem peradilan mereka, sebagai sarana prosedural individu bagi perlindungan hak dan kebebasan perorangan, pada satu pihak, dan kebutuhan akan perlindungan keadilan-konstitusional terhadap kebebasan dan hak, pihak lain, maka di sini dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi di Republik Macedonia harus mulai memikirkan tentang pengembangan yurisdiksi dalam ruang lingkup perlindungan yang lebih luas agar dapat memberikan jaminan yang lebih menyeluruh terhadap hak dan kebebasan warga.

Penggunaan constitutional complaint di Republik Macedonia sebaiknya hanya diberlakukan jika sebelum itu warga telah menunjukkan rasa tidak puas mereka terhadap semua sarana perlindungan hukum yang berlaku. Kemudian implementasi sarana prosedural Republik Macedonia dapat dipelajari dalam dua sudut pandang untuk dapat diterima:
-alternatif pertama berarti constitutional complaint oleh warga negara Macedonia jika hak dan kebebasan mereka yang dijamin oleh konstitusi dilanggar (dalam konteks perlindungan yang lebih luas),
-alternatif kedua, berarti penggunaan constitutional complaint bagi perlindungan yang terbatas pada hak asasi dan kebebasan yang tercantum di dalam Konstitusi Republik Macedonia.

Pengalaman-pengalaman positif yang diambil dari pelaksanaan sarana ini di negara-negara Spanyol, Jerman, Slovenia, Kroasia, dsb., menunjukkan betapa efektif dan pentingnya sarana ini di dalam sistem peradilan selama itu menyangkut perlindungan hak dan kebebasan warga. Menyertai keluhan konstitusional ini, muncul dilema tentang berapa banyak hakim pada sistem peradilan umum yang secara hukum telah siap untuk menguji isu-isu konstitusional, atau jika mereka telah siap akankah cukup siap untuk menjalankan standar ganda (double standards) di dalam konstitusionalisme.

Untuk mendukung keberadaan dan efisiensi dari pelaksanaan sarana hukum-prosedural di atas, maka kita perlu mengetahui pentingnya sikap tidak puas yang ditunjukkan oleh warga terhadap sarana-sarana hukum yang sebelumnya telah berlaku, terutama yang berhubungan dengan perlindungan hak dan kebebasan wrga di dalam tatanan hukum negara, sebagai prakondisi untuk mengusulkan sarana perlindungan hak asasi manusia kepada organ-organ peradilan internasional, yakni European Commission dan European Court of Human Rights, sebagai hak subyektif yang dijamin di dalam European Convention for Human Rights.

Read more...